Israel Setujui Kebijakan Pembunuhan Bagi Pejuang Palestina

Kabinet Israel menyetujui kebijakan untuk membunuh lebih banyak lagi warga Palestina di Jalur Gaza yang dicurigai sebagai pejuang yang melawan penjajah Israel. Langkah itu diambil setelah militer Israel menuding kelompok-kelompok pejuang Palestina menembakkan lima roket dari Jalur Gaza, hari Minggu kemarin.

Mereka menyatakan, kebijakan ini sangat penting untuk menghentikan serangan-serangan roket ke wilayah selatan Israel. Padahal dari lima roket yang dituduhkan itu, hanya satu roket yang dilaporkan "mendarat" di wilayah Israel.

"Selama beberapa jam menteri kabinet bidang keamanan membahas tentang kompleksnya situasi keamanan di Jalur Gaza dan dampaknya ke wilayah Tepi Barat bahkan sampai ke Sinai, Mesir, " kata Menteri Kesejahteraan Israel Yitzhak Herzog.

Ia menambahkan, kabinet akan lebih menaruh perhatian pada upaya menghentikan tembakan-tembakan roket dari Jalur Gaza dan penyelundupan senjata dari Sinai.

Sementara itu, Menteri Perdagangan dan anggota kabinet bidang keamanan Eli Yishai sebelum pertemuan mengatakan bahwa Israel harus konsentrasi untuk menciptakan keamanan dengan cara pembunuhan target-target tertentu, perusakan infrastruktur dan markas-markas militer.

Seorang pejabat militer Israel mengklaim, sedikitnya 300 roket sudah ditembakkan pejuang Palestina ke wilayah Israel sejak gencatan senjata di Jalur Gaza bulan November kemarin. Angka yang sebenarnya tidak sebanding dengan jumlah korban di pihak warga Palestina, akibat serangan-serangan Israel.

Namun, kebijakan Israel menerapkan operasi pembunuhan terhadap para pejuang Palestina dikritik oleh organisasi-organisasi hak asasi manusia karena Israel kerap salah sasaran dengan menargetkan warga sipil Palestina.

Menanggapi ancaman Israel, Brigade Martir Al-Aqsha yang berafiliasi ke Fatah pimpinan Presiden Mahmud Abbas menyatakan bahwa mereka sudah memerintahkan para pejuangnya di Gaza untuk siap siaga menghadapi ancaman operasi militer Israel. (ln/aljz)

eramuslim.com , Senin, 14 Mei 07 11:44 WIB

Khatib Saudi Ikut Kampanye ”Anti Terorisme”

Tak hanya Amerika dan Barat saja yang ikut kampanye ”terorisme” , Arab Saudi juga ikut-ikutan berkampanye memerangi ”terorisme”

Hidayatullah.com--Kementerian Urusan Islam Saudi berencana memobilisasi para khatib dan imam untuk berkampanye melawan ’terorisme’ dan menghalau pemikiran-pemikiran radikal dan takfir (pengkafiran) terhadap sesama Muslim.

Rencanya, pada Jumat (4/5) mendatang sebanyak 15 ribu khatib di 15 ribu masjid di negeri kaya minyak tersebut sudah dimobilisasi untuk menyampaikan khutbah dengan satu tema yakni melawan 'radikalisme' dan 'terorisme'.

Menteri Urusan Islam dan Wakaf Saudi, Saleh Al-Sheikh menyerukan seluruh khatib Jumat untuk menfokuskan khutbahnya pada isu tersebut sebagai salah satu upaya penyadaran kepada publik atas bahaya pemikiran radikalisme.

"Menteri memang telah menginstruksikan kepada para khatib untuk menfokuskan khutbah pada masalah radikalisme ini setelah Kementerian Dalam Negeri Jumat lalu sukses mematahkan tujuh sel teroris," kata DR. Taufik Al-Sadiri seperti dikutip harian Al-Sharqul Awsat, Rabu (2/5).

Deputi Menteri Urusan Islam Saudi itu menambahkan bahwa para khatib berperan untuk menjelaskan kesesatan kelompok radikal dan takfir. "Para khatib perlu menegaskan bahwa kelompok tersebut tidak memiliki sandaran syariat dalam melaksanakan aksi mereka," katanya.

Pihak kementerian akan melakukan pemantauan terhadap isi khutbah para khatib pada Jumat mendatang. Bagi yang tidak mengindahkan, kemungkinan besar akan dijatuhkan sanksi disiplin. Lembaga-lembaga terkait juga diminta untuk melanjutkan misi penyadaran terhadap bahaya pemikiran sesat tersebut. Upaya penyadaran tersebut membutuhkan program berkesinambungan.

"Kementerian sendiri telah mencanangkan program jangka panjang meliputi sekitar 72 ribu masjid di seluruh Saudi dengan menugaskan para khatib dan dai setempat untuk kepentingan serupa," ujar Al-Sadiri lagi. Mungkin langkah yang dilakukan negeri kaya minyak tersebut dapat dicontoh negara Islam lainnya, terutama negara yang pernah ikut menjadi korban akibat aksi ’terorisme’.

Belum jelas, apakah langkah Saudi ini benar-benar produktif atau justru sebaliknya. Sebab, sejak tragedi 11 September di WTC, istilah perang terhadap ’terorisme’ yang dilontarkan Amerika justru sering dimanfaatkan negara Barat dan Eropa untuk menyudutkan umat Islam.

Sebagaimana diketahui, Arab Saudi adalah adalah sekutu penting Amerika Serikat (AS) di Timur Tengah.

Persahabatan Saudi dengan AS diawali dengan ditemukannya ladang minyak yang kemudian dilanjutkan dengan bentuk kerjasama tanggal 29 Mei 1933 dengan terbentuknya perusahaan minyak, Standart Oil Company dari California dengan memperoleh konsesi selama 60 tahun dari Saudi.

Sebelum ini, Saudi juga dikecam karena menyediakan daerahnya untuk menjadi pangkalan militer AS. [ant/hid/www.hidayatullah.com]

Kamis, 03 Mei 2007

Amien Rais: "Kedaulatan Indonesia dalam bahaya"

Menurut Amien, dalam nota kesepakatan perjanjian ekstradisi RI-Singapura di Bali, ada poin-poin yang ’membahayakan’ kedualtan NKRI

Hidayatullah.com--Mantan Ketua MPR RI Amien Rais menyatakan, perjanjian ekstradisi RI-Singapura di Bali beberapa hari lalu telah "menciderai" bahkan dinilai dapat membahayakan kedaulatan Indonesia.

Dalam butir perjanjian ekstradisi itu Singapura boleh latihan perang-perangan dengan negara manapun di wilayah Indonesia. Itu amat berbahaya bagi pertahanan negara RI, kata Amien Rais di Jambi, hari ini.

Dalam orasi ilmiah tanpa teks pada acara wisuda ke-47 dan Dies Natalis ke-44 Universitas Jambi (Unja) di Kampus Pinang Masak Unja Mendalo Jambi, mantan Ketua Umum DPP PAN itu menjelaskan, sebaliknya Indonesia juga bisa latihan perang-perangan di wilayah Singapura hanya pura-pura dan sebuah lelucon.

Negara kecil kepulauan itu telah mendikte Indonesia sebagai negara terbesar di dunia, sementara pemerintah Indonesia dengan gagah menandatangani perjanjian ekstradisi lupa diri bahwa itu adalah ancaman besar.

Singapura bukan saja mendikte dari perjanjian ekstradisi, tetapi Indonesia secara tidak langsung telah dikuasai misalnya PT Indosat yang selama ini menguntungkan bagi RI telah beralih kepada mereka.

Indonesia nyaris habis karena PT Indosat yang memiliki jaringan bawah laut dan langsung ke satelit C2 Palapa selama ini menjadi salah satu peralatan informasi dan komunikasi baik untuk umum maupun kepentingan negara RI.

"Sekarang PT Indosat telah ditangan mereka, sehingga apapun rahasia negara kita sudah diketahui negara kecil yang tidak memiliki sumber daya alam itu," unkap Amien.

Lebih aneh lagi untuk membuat rute penerbangan domestik pun, misalnya Jambi akan membuka rute penerbangan ke Palembang atau Jambi-Medan harus izin Singapura.

"Ini kan keterlaluan. Ketika saya menanyakan itu ke Menteri Perhubungan (Menhub) Hatta Rajasa dengan enteng menjawab, memang sudah dari dulunya begitu," kata Amien Rais.

Ia mengimbau DPR RI untuk mengkaji ulang dan tidak menelan mentah-mentah perjanjian ekstradisi RI-Singapura itu. [ant/bi/ www.hidayatullah.com]

Kamis, 03 Mei 2007

April 2007, Bulan Paling Mematikan Bagi Pasukan AS di Irak

Bulan April 2007, ternyata menjadi bulan paling berdarah bagi tentara AS di Irak terhitung sejak mereka menginjakkan kakinya menduduki Irak pada tahun 2003. Setelah tewasnya 4 orang pasukan AS di Baghdad dua hari lalu, jumlah pasukan AS yang menemui ajalnya di Irak pada bulan ini saja, mencapai 103 orang.

Peristiwa serangan terakhir dinyatakan oleh tentara AS di Irak telah menyebabkan tiga orang pasukannya tewas akibat ledakan bom mobil di sisi Timur Baghdad hari Ahad kemarin (29/4). Dalam keterangan terpisah, tentara AS juga menyatakan seorang pasukannya terbunuh dalam serangan pejuang Irak di Timur Baghdad saat sedang melakukan patroli.

Sejumlah pengamat memandang bahwa kerugian yang dialami pasukan AS selama bulan April ini akan menambah tekanan lebih kuat terhadap presiden AS Bush untuk segera menarik pasukannya dari Irak. Bush sendiri beberapa waktu lalu mengancam akan menggunakan hak veto untuk tetap mempertahankan pasukannya di Irak dan mendapatkan kucuran dana militer untuk peperangan di Irak. Seperti diberitakan, Partai Demokrat yang mendominasi kongres AS memberi syarat waktu kepada Bush untuk menarik pasukan AS di Irak pada Oktober tahun ini juga. Kongres AS akan menyampaikan permintaan ini kepada Bush hari ini, Selasa (31/4).

Total pasukan AS yang meninggal di Irak sampai saat ini adalah 3.330 orang ditambah puluhan ribu orang warga sipil Irak. Peningkatan jumlah pasukan AS yang tewas ternyata justru terjadi dan meningkat tajam setelah AS menerapkan sistem keamanan ekstra ketat sejak Februari tahun ini untuk menghalangi menyusupnya anasir pejuang Irak.

Saat ini terdapat 146 ribu orang serdadu AS di Irak. Ditambah dengan sejumlah pasukan AS lain yang saat ini dalam perjalanan menuju Irak untuk menambah kekuatan militer AS di Neeeri 1001 Malam itu sesuai perintah Bush. (na-str/iol)

eramuslim.com

Blackwater: Theocon AS dan Agenda "Perang Salib" di Negara-Negara Islam

Perang AS di berbagai negara, seperti di Irak dan Afghanistan menurut sebagian pengamat bukan semata-mata alasan perang melawan terorisme. Perang itu juga menjadi ladang bisnis perusahaan senjata dan perusahaan jasa tentara bayaran bahkan perwujudan dari penerapan ideologi Kristen konservatif, para pendukung Perang Salib. Penulis Jeremy Scahill mengupasnya dalam buku terbarunya yang menjadi buku best seller.

Selain Scahill, sebenarnya sudah banyak penulis yang mengupas tentang "bisnis perang" dan agenda yang tersembunyi di dalamnya, yang melibatkan negara-negara besar seperti AS dan sekutunya. Dalam buku terbarunya berjudul "Blackwater:The Rise of the World's Most Powerful Mercenary Army", Scahill mengungkap keterlibatan Blackwater, perusahaan jasa pelayanan tentara bayaran dan persenjataan swasta terbesar di AS dengan para theocon dan pasukan milisi Kristen Sovereign Military Order of Malta di berbagai wilayah konflik di dunia.

Scahill dalam bukunya menulis, perusahaan yang berbasis di Carolina Utara ini, memimpikan perusahaan mereka menjadi perusahaan jasa kurir semacam FedEx, bagi operasi-operasi pertahanan dan keamanan AS. Dan mimpi itu nampaknya sudah terwujud karena saat ini Blackwater, sudah mendapatkan kontrak terkait aktivitas perang di Irak dari pemerintah AS yang nilainya mencapai 500 juta dollar AS. Angka ini belum termasuk "anggaran rahasia" pemerintah AS untuk kontrak-kontrak antara Blackwater dengan agen-agen intelejen AS.

Blackwater juga mendapat kontrak dari Departemen Luar Negeri AS sebesar 300 juta dollar. Pada tahun 2003, perusahaan jasa tentara bayaran ini bahkan mendapat kontrak tanpa melalui tender dari Deplu AS untuk operasi perlindungan terhadap Paul Bremer, wakil pemerintah AS di Irak.

Blackwater menurut Scahill, mengerahkan ribuan tentara yang sangat terlatih ke Irak dan Aghanistan. Empat tentara bayarannya-yang oleh media massa disebut sebagai pasukan AS-pernah menjadi korban penyergapan pejuang Irak pada tahun 2004. Keempat tentara itu dibunuh dengan cara dibakar dan tubuhnya digantung selama berjam-jam di sebuah jembatan di kota Fallujah. Peristiwa inilah yang memicu aksi serangan besar-besaran "pasukan" AS ke kota itu.

Mengatasnamakan Demokrasi dan Kebebasan

Perusahaan Blackwater didirikan pada tahun 1996 dan menjadi salah satu perusahaan jasa militer swasta terbesar di dunia. Perusahaan ini, menurut Scahill, memiliki 20 pesawat tempur dan 20 ribu tentara yang siap dikirim kapan saja sesuai pesanan.

Kantor Akuntabilitas Pemerintah AS melaporkan, perusahaan-perusahaan kontraktor swasta, seperti Blackwater, merupakan "kekuatan" kedua AS di Irak. Saat ini, sedikitnya ada 48 ribu tentara bayaran yang beroperasi di Negeri 1001 Malam itu, dan jumlah tentara bayaran yang tewas tidak masuk dalam data Pentagon.

Pendiri dan pemimpin Blackwater adalah Erik Prince. Prince, tulis Scahill, adalah seorang pendukung perang salib modern, sangat kaya dan sumber uang utama bagi Presiden George. W Bush. Sejak 1998, Prince mendonasikan sekitar 200 ribu dollar untuk kandidat presiden dari Partai Republik.

Scahill dalam bukunya juga menulis, Prince menunjukkan "betapa kuatnya secara politik, kalangan fundamentalis Kristen dan Neocon dalam melakukan tekanan bagi pertempuran mereka, dengan mengatasnamakan 'kebebasan' dan 'demokrasi'. " Prince juga punya koneksi dengan kelompok-kelompok Kristen konservatif dan ikut membiayai organisasi-organisasi sayap kiri lewat yayasan Freiheit Foundation.

Prince, menurut Scahill, selalu mengaitkan misi-misi perusahaannya dengan gerakan theocon, istilah bagi orang-orang yang menganut ideologi konservatif berdasarkan pada keyakinan bahwa agama seharusnya memegang peranan penting dalam membuat keputusan publik.

"Setiap orang membawa senjata, seperti Nabi Jeremiah membangun kembali kuil di Israel-pedang di tangan yang satu dan kulir di tangan satunya lagi, " demikian pernyataan yang pernah dilontarkan Prince.

Menurut ensiklopedi Wikipedia, istilah theocon mengacu pada anggota-anggota sayap Kristen, khususnya mereka yang menganut ideologi sintesis elemen-elemen seperti paham konservatisme sosial dan kalangan orang-orang Amerika serta kalangan penganut Kristen konservatif. Mereka mengekpresikan pahamnya itu melalui medium politik.

Penulis Jacob Heilbrunn dalam artikelnya berjudul "Neocon vs Theocon" pada tahun 1996 menyatakan bahwa, "Para theocon, juga beragumentasi bahwa Amerika berakar pada ide tersebut, namun mereka meyakini bahwa ide itu sebenarnya ide-ide kekristenan. "

Ideologi Perang Salib

Schahill, dalam bukunya juga mengupas tentang keterlibatan para eksekutif di Blackwater sebagai anggota dari milisi sebuah ordo dalam keyakinan Kristen bernama Sovereign Military Order of Malta.

"Sejumlah eksekutif senior Blackwater seperti Joseph Schmitz, bukan hanya penganut fanatis ideologi theocon tapi juga anggota dari Sovereign Miltary Order of Malta, pasukan milisi Kristen yang misinya mempertahankan wilayah-wilayah perang Salib yang berhasil direbut umat Islam, " tulis Scahill.

Sebelum bergabung dengan Blackwater sebagai Kepala Operasi dan anggota Dewan Umum pada tahun 2005, Schmitz mengatur semua kontrak operasi militer di Irak dan Afghanistan. Schmitz, kata Scahill, adalah mantan inspektur jenderal di Pentagon di tahun-tahun pertama perang AS di Irak.

Terkait milisi Sovereign Military Order of Malta, Scahill menjelaskan, pasukan milisi ini awalnya adalah organsisasi sosial Kristen di Al-Quds, muncul pada tahun 1080, yang tugasnya memberikan bantuan bagi warga miskin dan peziarah yang datang ke Kota Suci itu, yang menderita sakit.

Setelah penaklukan Al-Quds pada 1095-era Perang Salib pertama- organisasi ini menjadi Ordo Militer Katolik. Dan setelah umat Islam berhasil merebut Al-Quds, Ordo ini beroperasi dari wilayah Rhodesia, kemudian pindah ke Malta, di bawah kekuasaan kaum Sicilia di Spanyol.

Para anggota Ordo Militer Katolik ini dikenal sebagai "Pejuang Sukarelawan" yang membantu pasukan Perang Salib menyerang negara-negara Muslim yang berada di sepanjang pesisir Italia, termasuk Tunisia, Libya dan Maroko.

Ordo Soverign Military Order of Malta, sekarang memiliki negara sendiri bernama Malta yang berlokasi di Roma dan diakui oleh sekitar 50 negara di dunia. Sampai sekarang, Ordo ini diduga masih melakukan misi-misi misionaris di negara-negara yang sedang dilanda konflik, seperti Darfur di Sudan, dengan berkedok sebagai organisasi bantuan sosial.

Para anggota Ordo, ini disumpah, dan sumpahnya berbunyi, "Saya akan melengkapi diri saya sendiri dengan senjata dan amunisi, bahwa saya harus siap sedia ketika mendapat perintah, atau ketika saya dikomando untuk membela gereja, baik secara individu maupun dengan pasukan milisi Paus. " (ln/iol)

eramuslim.com, Selasa, 1 Mei 07 12:34 WIB

Din Syamsuddin: “Islam Menghargai Pluralitas”

Jumat, 27 April 2007

Menurut Din, dalam Al-Quran, perbedaan warna kulit dan bahasa adalah manifestasi hubungan toleransi. Namun bukanlah sintesisme maupun sinkretisme

Hidayatullah.com—Ketua PP Muhamamdiyah Dr. Din Syamsuddin pada pembukaan sidang Tanwir Muhammadiyah 2007 di Yogyakarta, mengatakan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk perlu menghargai pluralitas.

"Islam sangat mengakui dan menghargai pluralitas dan pluralisme, baik atas dasar keyakinan agama maupun kebangsaan dan kesukuan," katanya dalam pembukaan sidang yang juga dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menkes Siti Fadilah Supari, Mendiknas Bambang Sudibyo dan Menhub Hatta Rajasa.

Menurut Al-Quran, kata Din, perbedaan warna kulit dan bahasa adalah manifestasi hukum alam kehidupan yang perlu dijalin dalam hubungan toleransi. "Namun toleransi bukanlah menyamakan perbedaan baik dalam bentuk sintesisme maupun sinkretisme," kata dia.

Toleransi adalah menghargai perbedaan disertai dengan sikap siap hidup berdampingan dengan membangun mosaik yang indah dalam konfigurasi kemajemukan dan keragaman. "Semangat toleransi seperti itu yang diperlukan bangsa Indonesia saat ini," katanya.

Menurut Din, harus diakui kemajemukan dan keragaman bangsa ini baik dalam agama, suku, budaya, bahasa maupun orientasi politik masih sering tampil sebagai faktor kelemahan ketimbangan faktor kekuatan. Egoisme dan fanatisme kelompok adalah pemicu utama pertentangan dan konflik dalam masyarakat. Saatnya energi konflik di tubuh bangsa ini ditransformasikan menjadi energi solidaritas.

"Karena itu bangsa ini mendambakan kehadiran negarawan yang bertindak sebagai pencipta solidaritas, yang dengan kearifan dan kebijaksanaan mereka menghimpun kebersamaan dan kekuatan bangsa," katanya.

Ia mengingatkan, saatnya kearifan dan kebijaksanaan membimbing bangsa ini, dan saatnya kaum arif bijaksana bersekutu untuk menjadi pelita bangsa. "Dengan pelita itulah mata hati bangsa akan tersinari dan menyinari perjalanan bangsa Indonesia. Begitu juga dengan sang surya Muhammadiyah ingin tetap bersinar dan menyinari kemajuan bangsa di masa depan," kata Din.

Sementara itu, Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X mengharapkan Muhammadiyah sebagai gerakan pemurnian dan pembaharuan Islam dapat memberikan pencerahan bangsa. "Dengan demikian bangsa ini dapat menjadi bangsa yang maju dan sejahtera," kata Sultan dalam acara yang diikuti sekitar 260 orang dari organisasi otonom Muhammadiyah, pengurus pimpinan pusat, pimpnan wilayah, dan pimpinan cabang dari seluruh Indonesia.[bi/cha/www.hidayatullah.com]

Israel Akan Beli Lagi Bom-Bom Canggih dari AS

Militer AS sedang menunggu persetujuan Kongres untuk menjual 3. 000 bom-bom "pintar" tingkat tinggi pada Israel. Jika disetujui, penjualan bom berpresisi tinggi ini akan menjadi transaksi jual-beli senjata pertama antara AS dan Israel sejak pecah perang Libanon tahun 2006 lalu.

Surat kabar Jerusalem Post menyebutkan, Israel juga sedang mengajukan proposal pembelian pesawat tempur jenis F-22 Raptor-pesawat tempur yang mendominasi angkatan udara AS-meski pesawat jenis ini dilarang diekspor.

Mengutip seorang juru bicara Pentagon, Jerusalem Post menulis bahwa kepentingan utama AS adalah memperkuat pertahanan Israel. Menurut jubir Pentagon yang tidak disebut namanya itu, dengan memperkuat angkatan bersenjata Israel akan membawa stabilitas di Timur Tengah.

Disebutkan pula, bahwa Israel keberatan dengan rencana AS menjual persenjataan canggihnya-termasuk tipe bom-bom yang diminati Israel-ke Arab Saudi dan sekutu-sekutunya di kawasan Teluk Persia. Israel khawatir, penjualan senjata canggih AS ke negara lainnya di kawasan Timur Tengah, akan mengikis superioritas negara Zionis itu di kawasan tersebut.

Dalam kunjungannya ke Israel belum lama ini, Menteri Pertahanan AS Robert Gates berusaha membujuk Israel agar tidak terlalu khawatir dengan penjualan senjata ke negara-negara kawasan Teluk. Gates meyakinkan Israel, bahwa negara-negara sekutu AS tidak akan mengancam superioritas militer Israel dan penjualan itu diperlukan untuk memberangus pengaruh Iran di kawasan tersebut.

Sejauh ini belum ada kejelasan apakah rencana Israel membeli bom-bom pintar dari AS terkait dengan penjualan senjata AS ke Arab Saudi. Namun sejumlah pejabat pemerintah AS pada surat kabar New York Times awal bulan ini mengatakan bahwa mereka sedang membahas rencana paket penjualan senjata secara terpisah pada Israel untuk mengurangi kekhawatiran Israel atas penjualan senjata AS ke Arab Saudi.

AS sudah sejak lama melakukan transaksi penjualan senjata-senjata canggih pada Israel. Senjata berupa "bom-bom pintar" buatan AS bahkan digunakan Israel saat perang dengan Hizbullah di Libanon tahun 2006 lalu.

Organisasi-organisasi hak asasi manusia menuding militer Israel telah menggunakan bom-bom kluster yang sudah dilarang pemakaiannya oleh dunia internasional dalam perang tersebut. Sekitar 90 persen bom-bom kluster itu dijatuhkan Israel ke wilayah selatan Libanon, tiga hari menjelang gencatan senjata.

Hasil investigasi AS membenarkan bahwa Israel telah melanggar kesepakatan dengan AS tentang penggunaan bom-bom kluster, yang hingga kini masih mengancam kehidupan warga di Libanon Selatan. Namun, meski terbukti melakukan pelanggaran, AS tidak menghentikan penjualan senjatanya ke Israel dan tetap mendukung negara Zionis itu. (ln/tehrantimes)